Beranda > Berita > TANDA TANGAN PALSU

TANDA TANGAN PALSU

TANDA TANGAN PALSU

“ Supermasi hukum harus ditegakan, seret pemalsu dan atau pengguna surat palsu “
Pasal 263 ayat (1) KUHP

Foto saat membuat kesaksian tanda tangan palsu

Surakarta, TBP`67.

Apapun alasanya yang menggunakan dan atau yang memalsukan surat ( karena tanda tangan diduga palsu ) harus berhadapan dengan hukum, bunyi Pasal 263 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun. 

Pertanyaanya “ apakah surat yang tandatanganya diduga palsu itu sudah menimbulkan hak, dan apakah nantinya pihak yang telah mempergunakan surat tersebut akan digelandang sesuai dengan hukum yang berlaku…. ?, biarlah pihak petugas hukum yang bicara “

Surat Kesaksian Mifthakul Jannah
Surat Pernyataan Seno Bangkit Prakoso,SH

Dugaan pemalsuan tanda tangan terkuak saat perjalanan waktu, dimana seperti diutarakan oleh Miftanul Janah saat ditemui dirumahnya, dia bilang kalau tanda tanganya dipalsukan saat pengambilan putusan banding dan yang diduga mengambil putusan banding Sunarno SP. SH. ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Masyarakat Indonesia, dan kebetulan saat Seno Bangkit Prakoso. SH. ditemui dikalangan Solo Gran Mol, tertanggal 3 September 2016, Jam 19.06 mengatakan tanda tanganya juga dipalsukan, bahkan dia memberi contoh rekan-rekan Pengacara seperti Subagyo juga tanda tanganya pernah dipalsukan, dan diapun lantas via telp. serta kita ikut mendengarkan saat dia sama Bagyo bicara via telp ( ada bukti pendukung rekaman pembicaraan ).

Seno Bangkit Prakoso,SH saat di konfirmasi
Contoh salah satu tandatangan Seno Bangkit Prakosa dan Miftakhul Janah yang dipalsukan.

Lain halnya dengan Bambang Budiarto yang diberi kuasa pendampingan, saat ditemui mengatakan bahwa dia ( Sunarno ), kalau terbukti melakukan tindak pemalsuan tanda tangan harus bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku, dikarenakan sudah berulang kali diduga melakukan tindak pemalsuan tanda tangan dan dia tidak patut untuk diajak bicara kekeluargaan lagi, seperti yang diutarakan Seno Bangkit Prakosa. SH. saat menjelaskan kalau Sunarno sudah terbiasa melakukanya pemalsuan tandatangan, kata Bambang B, saat ditemui.

Sedang Sunarno SP. SH, dan pihak Petugas Polresta Solo yang menangani dugaan pemalsuan tantatangan tersebut saat berita ini dimunculkan, belum sempat dikonfirmasi. ( Team, September 2016 ).

 

Tembusan :

  1. Presidenri.go.id / jokowi@indo.net.id.
  2. pengaduan.mahkamahagung.go.id / emailkepaniteraan@mahkamahagung.go.id,mahkamah Agung Republik Indoneasia, Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13, Jakarta Pusat-DKI Jakarta, Indonesia, 10110 ( 021 ) 3843348, 0213810350, 0213427661,info[at]mahkamahagung.go.id
  1. Website : www.polri.go.id.Email : mabes@polri.go.id / info@polri.go.id. Telpon : 021-3848537 – 7260306 – 7218010. Fax : 021-7220669.
  2. jateng.polri.go.id, Jl. Pahlawan No. 1 Semarang, Jateng, Indonesia
    Email  : bidhumas_jateng@polri.go.id.
  3. Media massa.
  4. ARSIP

Baca Juga

OPTIMALISASI UPAYA PENANGANAN KARHUTLA.

( Polres Bojonegoro Gelar Rapat Koordinasi Dengan Instansi Terkait ). Bojonegoro, B-lipsus` 19. Dalam rangka …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pin It on Pinterest

Share This